5.075 Siswa Tak Dapat BOMM

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 belum mampu memberikan bantuan pendidikan secara penuh. Salah satunya kepada siswa jenjang SMA. Di Kota Malang, 5.075 siswa tercatat tidak mendapatkan jatah Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dari APBN.

Bantuan senilai Rp 90 ribu per orang per tahun itu hanya diberikan kepada 10.914 siswa. Padahal, sesuai data yang diajukan sekolah dan dari pendataan, jumlah siswa SMA -baik negeri maupun swasta- di Kota Malang menembus 15.989 orang. "Kuota yang kami dapat dari pusat memang hanya untuk 10.914 siswa. Sehingga, tidak semua siswa dapat BOMM," ungkap Kunti Nursasiati, kasi sarpras dikmen Diknas Kota Malang, kemarin.

Dengan kuota itu, jatah nominal BOMM untuk siswa SMA Kota Malang Rp 982 juta. Angka itu akan dibagi untuk 50 SMA se-Kota Malang.

Minusnya jatah BOMM itu bakal menambah beban sekolah dan orang tua siswa. Sebelumnya, sekolah dan orang tua siswa dihadapkan pada berkurangnya bantuan khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN 2009. Seperti pernah diberitakan harian ini beberapa waktu lalu, jatah BKSM untuk Kota Malang dari APBN hanya untuk 1.091 siswa. Jumlah itu turun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.800-an siswa. Namun, besarannya tetap, yakni Rp 65 ribu per siswa per bulan.

Bagaimana Diknas mengatur pencairan bantuan itu agar merata bagi semua sekolah? Kunti mengatakan, ada proporsi dengan mengedepankan unsur keadilan. Bagi sekolah yang statusnya belum SSN (sekolah standar nasional), semua muridnya dapat BOMM. Sebaliknya, sekolah yang statusnya sudah SSN akan dibagi secara proporsional.

"Sekolah non-SSN banyak terdapat di pinggiran dan swasta. Karena itu, mereka tetap mendapatkan BOMM penuh, sesuai dengan jumlah siswanya. Yang sudah SSN ngalah. Nanti dicarikan bantuan lainnya," ujar Kunti.

Terkait pembagian dana BOMM ini, hingga berakhirnya batas penyerahan proposal 15 Desember lalu, masih ada 17 sekolah yang belum memasukkan proposal. Selasa (30/12) mendatang, Diknas akan kembali me-warning sekolah untuk menyerahkan proposal. "Kalau memang tidak mau ambil BOMM, bisa dicoret," tandas Kunti.

Dana BOMM diluncurkan dengan tujuan sama dengan peluncuran BOS untuk tingkat SD dan SMP. Tujuannya untuk memberikan subsidi kepada sekolah menengah atas agar beban pendidikan masyarakat berkurang. Terlebih lagi bagi orang tua siswa yang dalam kondisi tidak mampu secara finansial. Prinsipnya, menambah pemasukan dana ke sekolah.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Taufiq Bambang D.H.T. mengatakan, masuk akal kalau pusat hanya memberikan dua pertiga dari jumlah yang diajukan. Sebab, sepertiga lainnya menjadi porsi pemerintah daerah. Mestinya, APBD tingkat dua menganggarkan dana untuk sisa siswa yang tidak dapat jatah. "Sekarang kan otonomi daerah. Mestinya ada anggarannya dari daerah," imbuh politikus Golkar ini.

Sebelum RAPBD 2009 disahkan menjadi APBD, Taufiq berjanji akan melihat poin penganggarannya. Dia juga bakal mendorong agar ada penganggaran kalau memang belum dianggarkan. Sebab, bantuan untuk operasional itu cukup menolong dalam pengurangan beban masyarakat. "Besok (hari ini), akan saya lihat. Ada dana pendampingnya atau tidak," ucapnya.

Sebagai sebuah nilai dari otonomi daerah, seyogianya daerah sudah harus mengarah pada kemandirian. Tidak hanya mengandalkan bantuan pusat semata. Di kota-kota lain, telah mulai dikembangkan BOSda (BOS daerah). Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat setempat. "Di sini kayaknya tidak ada BOS daerah itu. Masih mengandalkan pusat," ungkap dia. jawapos.com