KUPANG--MI: Ketua Komisi D DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Viktor Mado Wutun, menyatakan keprihatinannya karena mutu pendidikan di provinsi itu terus merosot.
"Kami sangat peduli dengan masalah pendidikan, namun karena tak mendapat dukungan pemerintah, seperti tak adanya referensi yang akurat," katanya pada wartawan, Jumat (7/11).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak memiliki basis data, seperti jumlah guru, penyebaran, kualifikasi, dan disipilin ilmu yang dibutuhkan siswa, sehingga NTT kerap menempati ranking terendah dalam hal mutu pendidikan.
Viktor mempertanyakan soal pemprov yang tidak memiliki data akurat. "Aneh betul, pemprov, selalu mengumbar akan memajukan dunia pendidikan. Padahal, ketika dengar pendapat dengan Komisi di DPRD, mereka sendiri tidak mengetahui data riil," ungkapnya.
Untuk membuat kebijakan pendidikan, lanjut Viktor, diperlukan akurasi data dari pemprov agar sinergi kebijakan dapat dicapai bersama dan hasilnya akan lebih baik bagi dunia pendidikan di provinsi ini.
Kemudian ia juga menyebut beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan di NTT, seperti tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah, jumlah guru yang sudah memasuki usia pensiun juga masih banyak, sehingga dibutuhkan tenaga pengganti.
"Semua itu bisa berdampak langsung pada proses belajar mengajar dan tingkat kelulusan siswa setiap tahunnya," tuturnya, kemudian menambahkan lagi, seiring dengan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota terkesan tidak merasa penting menyampaikan data ke provinsi.
Viktor juga mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali Sekolah Pendidikan Guru (SPG) untuk memenuhi kebutuhan guru di NTT. Apalagi guru-guru berpendidikan sarjana lebih banyak memilih tinggal dan mengajar di kota dan pinggiran kota ketimbang mengajar di daerah pedalaman, katanya. (Ant/OL-06)(sumber:www.mediaindonesia.com>
Pangdam Jaya: Ada Umat Islam Pakai 'Amar Makruf' untuk Klaim Kebenaran
3 tahun yang lalu