Kekesalan para guru tidak tetap (GTT) karena aspirasinya terkait dengan pengangkatan menjadi CPNS tidak ditanggapi pemkot kemarin diluapkan. Puluhan GTT mengepung gedung DPRD Surabaya untuk menghadang Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang direncanakan hadir dalam sidang paripurna.
Mereka memblokade pintu masuk gedung dewan tersebut. Sayangnya, bukan wali kota yang datang, namun Wakil Wali Kota (Wawali) Arif Afandi yang mewakili hadir dalam paripurna tersebut. Para guru itu pun bersikeras ingin berdialog langsung dengan Wawali.
Menurut Senadi, koordinator aksi, puluhan guru itu menuntut agar pemkot segera mengangkat mereka menjadi CPNS. Caranya, menambah kuota CPNS yang dibuka tahun ini. ''Kalau dengan kuota 231, kami tidak masuk semua,'' ujarnya. Padahal, sesuai perintah pemerintah pusat, GTT harus didahulukan diangkat.
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.00. Mereka datang membawa aneka kertas bertulisan nada protes. Sembari menunggu sidang paripurna di lantai III selesai, para guru berkumpul di depan pintu masuk. Sesekali mereka menyanyikan mars lagu guru bersama-sama. Lagu berjudul Surabaya juga tidak dilewatkan.
Setelah menunggu sekitar tiga jam, akhirnya rapat paripurna itu selesai. Tamu undangan yang hadir dalam sidang paripurna sedikit demi sedikit meninggalkan gedung DPRD Surabaya. Namun, wajah Wawali tidak kunjung terlihat. Tampaknya, Wawali keluar gedung tersebut melalui pintu lain setelah ada kabar dari petugas keamanan.
Pengalihan pintu keluar tersebut sempat didengar GTT. Mereka pun membagi GTT untuk menghadang di tiga titik pintu keluar. Sebagian guru menunggu di pintu depan, selatan, dan utara. Meski kemarin sore turun hujan, hal itu tidak menyurutkan nyali guru untuk bertemu Wawali.
Walaupun sudah dikepung rapat, Wawali akhirnya bisa lolos dari penghadangan massa. Ternyata, orang nomor dua di Pemkot Surabaya tersebut lewat kantin belakang gedung dewan dan keluar melewati jalan kecil di sebelah sungai. Mobil dinasnya sudah menunggu di jalan tersebut. ''Wawali wis metu lewat kono,'' ujar seorang perempuan sembari berlari ke arah temannya untuk memberi tahu.
Sebelum pulang, kepada wartawan, Wawali menyatakan siap membantu GTT yang belum diangkat menjadi CPNS. Menurut dia, kuota yang diberikan ke pemkot adalah wewenang pusat. ''Kami siap mendampingi GTT untuk mendapat porsi tambahan,'' tegasnya.
Hal yang sama dilakukan guru kontrak Departemen Agama (Depag) yang kini menjadi guru tidak tetap (GTT). Karena Kanwil Depag Jatim belum bisa memastikan status mereka, puluhan GTT Depag pun berencana ke Jakarta lagi.
Mereka ingin langsung bertemu pejabat di Depag pusat. Tujuannya tidak lain adalah menanyakan kepastian mereka diangkat menjadi PNS. Terutama GTT yang namanya sudah tercantum dalam daftar antrean di database kepegawaian.
Misalnya, M. Yusuf, salah seorang GTT dari Depag Surabaya. Dia mengaku sudah dua tahun namanya ada dalam database. Tapi, sampai sekarang, SK PNS belum ada di tangan. ''Makanya, kami ingin bertanya langsung ke Jakarta,'' tegasnya.
Guru di MI Pangeran Diponegoro itu berharap kedatangannya ke Depag pusat berdampak baik. Setidaknya, pemerintah memperhatikan perjuangan yang telah dilakukan GTT selama ini. Apalagi, mereka sudah datang dua kali. ''Awal tahun lalu kami juga ke Jakarta,'' ucapnya.
Menurut Yusuf, keputusan ke Jakarta itu diambil karena Kanwil Depag Jatim telah menyatakan bahwa yang berhak menentukan mereka menjadi PNS atau bukan adalah pusat. Kanwil sebatas membantu. ''Jika kami ingin ke Jakarta, kanwil siap membuatkan surat pengantar,'' katanya.
Meski belum ada jawaban tentang nasib GTT, Kanwil Depag Jatim berjanji berusaha semaksimal mungkin membantu para GTT untuk jadi PNS. Bahkan, Kabid Mapenda Kanwil Depag Jatim sempat menyatakan, jika sewaktu-waktu ada pengangkatan sebagai PNS, para GTT akan diusulkan.jawapos.com
Pangdam Jaya: Ada Umat Islam Pakai 'Amar Makruf' untuk Klaim Kebenaran
3 tahun yang lalu